LCN – Lombok Timur – NTB, Suasana sidang di Gedung DPRD Kabupaten Lombok Timur hari ini menjadi perhatian publik saat Wakil Bupati H. Moh. Edwin Hadiwijaya menghadiri Rapat Paripurna XII rapat ke-3 masa sidang III tahun 2025, Jumat (11/07/2025).
Agenda utama rapat ini adalah penyampaian tanggapan eksekutif terhadap pandangan Fraksi-Fraksi DPRD Lombok Timur terkait pidato pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
Kehadiran Wakil Bupati Edwin Hadiwijaya mengindikasikan seriusnya pemerintah daerah dalam menanggapi berbagai masukan dan kritik yang dilontarkan oleh fraksi-fraksi DPRD sebelumnya. Pertanggungjawaban APBD 2024 sendiri selalu menjadi isu krusial yang menguji transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Dalam pidato tanggapannya, yang disampaikan langsung oleh Wakil Bupati atau perwakilan eksekutif, diharapkan dapat menjawab secara komprehensif seluruh poin-poin yang menjadi pertanyaan, kritik, atau saran dari masing-masing fraksi. Biasanya, fraksi-fraksi akan menyoroti efisiensi penggunaan anggaran, capaian program pembangunan, hingga potensi penyimpangan atau kekurangan dalam pelaksanaan APBD.
“Rapat hari ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran daerah telah dibelanjakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Lombok Timur,”ujar salah satu anggota DPRD yang enggan disebut namanya sebelum rapat dimulai. “Kami menantikan penjelasan yang transparan dan akuntabel dari pihak eksekutif.”
Disisi lain, pemerintah daerah tentu memiliki argumen dan data pendukung terkait pelaksanaan APBD 2024. Tanggapan eksekutif ini akan menjadi penentu bagaimana dinamika pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD selanjutnya akan bergulir di DPRD. Apakah tanggapan tersebut mampu memuaskan fraksi-fraksi, atau justru memicu diskusi dan perdebatan yang lebih sengit?
Masyarakat Lombok Timur pun menanti bagaimana proses ini berjalan, karena pada akhirnya, efektivitas pengelolaan APBD akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik dan pembangunan didaerah mereka. Hasil dari rapat paripurna hari ini akan menjadi indikator penting bagi transparansi pemerintahan Kabupaten Lombok Timur dimata publik.
(Orik / LCN)
