LCN – Lombok Timur, – NTB, Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, mengeluarkan pernyataan “pedas” yang menggetarkan birokrasi daerah. Didepan ratusan ASN Kategori II (K2), ia menegaskan tidak akan memberi toleransi sedikit pun bagi praktik jual-beli jabatan dilingkup Pemkab Lombok Timur.
“Haram hukumnya bagi saya menerima uang dari orang yang saya angkat menjadi pejabat. Jika saya terima uang, artinya saya tidak ikhlas,”tegas Haerul dalam acara Halal Bihalal Forum Komunikasi ASN K2 di Sanggar Ambung Masbagik Timur, Senin (30/03/2026).
Memutus Rantai “Asal Bapak Senang”
Bukan sekadar retorika, Haerul Warisin membongkar alasan logis dibalik sikap kerasnya. Menurutnya, pejabat yang naik karena menyogok hanya akan menjadi “beban” bagi daerah dan sulit ditindak jika melakukan kesalahan.
”Kalau pejabat masuk dengan menyogok, mereka akan berbuat aneh-aneh. Saya tidak akan punya kekuatan untuk menindak atau memindahkan mereka jika mereka merasa sudah ‘membeli’ kursi tersebut,”ungkapnya dengan lugas.
Bupati mengingatkan Lombok Timur tidak butuh pejabat yang hanya pandai mencari muka atau “puji-pujian”, melainkan sosok yang mau berkeringat membangun daerah secara kolaboratif.
Selain soal integritas, Bupati menunjukkan sisi pragmatisnya dalam merespons isu nasional. Ia mengungkapkan wacana untuk memberlakukan kembali sistem Work From Home (WFH).
Langkah ini bukan tanpa alasan, kebijakan tersebut sedang dikaji sebagai strategi efisiensi operasional kendaraan bermotor di tengah potensi kelangkaan BBM yang bisa menghambat mobilitas pelayanan publik.
Sinyal untuk 669 ASN K2
Disisi lain, Ketua Forum ASN K2 Lotim, Amirudin, mengapresiasi ketegasan Bupati. Dengan total 669 personel yang tercatat dalam database, integritas menjadi harga mati untuk mewujudkan visi Lombok Timur SMART.
“Kita harus menjaga forum ini tetap dijalur yang benar dan resmi. Integritas sebagai fondasi kita untuk mendukung program daerah,”ujar Amirudin.
Pernyataan “Haram Terima Uang”, yakni komitmen politik yang sangat jarang diucapkan secara terbuka dan eksplisit oleh kepala daerah. Ini menjadi sinyal kuat bagi seluruh ASN di Lombok Timur era “titip-menitip” jabatan telah berakhir dan kinerja, yaitu satu-satunya mata uang yang berlaku,”tandasnya.
(Orik / 002)
