LCN – Mataram, – Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2025/2026 dengan agenda pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTB Tahun 2025. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Rabu, 22 April 2026.
Dalam forum tersebut, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi NTB atas rekomendasi terhadap LKPJ 2025 yang dinilai disusun secara cermat, objektif, dan konstruktif. Ia menegaskan bahwa rekomendasi tersebut menjadi rujukan penting dalam perbaikan tata kelola pemerintahan dan arah pembangunan daerah ke depan.
“Seluruh catatan, kritik, dan saran yang disampaikan DPRD kami terima secara terbuka dan akan kami tindak lanjuti secara terukur. Ini menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berdampak bagi masyarakat,”ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur juga memperkenalkan secara resmi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB yang baru. Ia menekankan bahwa posisi Sekda memiliki peran strategis dalam menjaga ritme birokrasi, mengoordinasikan perangkat daerah, serta menjembatani pelaksanaan kebijakan di lapangan.
Menurutnya, penguatan fungsi Sekretariat Daerah menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan efektivitas pemerintahan, terutama ditengah tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi dan keterbatasan kapasitas fiskal daerah. Gubernur juga meminta dukungan DPRD agar Sekda baru dapat menjalankan peran sebagai mitra strategis yang konstruktif.
Memasuki satu tahun masa kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur, Gubernur menyebut periode tersebut telah dimanfaatkan untuk membangun fondasi awal perubahan dan menetapkan arah pembangunan jangka menengah. Ia menegaskan bahwa capaian yang diraih merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, termasuk DPRD, Forkopimda, dunia usaha, akademisi dan masyarakat.
Lebih lanjut, Gubernur menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi NTB ke depan, seperti meningkatnya kebutuhan lapangan kerja, tuntutan kualitas layanan publik, serta dinamika persaingan ekonomi yang semakin ketat. Di sisi lain, kondisi fiskal daerah yang terbatas menuntut pemerintah untuk bekerja lebih efektif dan inovatif.
“Kita tidak bisa lagi bekerja dengan cara biasa. Dibutuhkan birokrasi yang adaptif, kebijakan yang tepat sasaran, serta pengawasan yang tidak hanya kuat tetapi juga solutif,”jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga kemitraan yang sehat antara eksekutif dan legislatif. Perbedaan pandangan dalam proses demokrasi, menurutnya, merupakan hal yang wajar, selama tetap berorientasi pada tujuan bersama, yaitu mewujudkan NTB, yang makmur dan berdaya saing global.
Rapat paripurna ini menjadi bagian dari mekanisme akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus ruang evaluasi bersama untuk memastikan program pembangunan berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,”tandasnya.
(Orik / 002)
