LCN – Senggigi, — NTB, Kabupaten Lombok Timur (Lotim) kembali membuktikan taringnya ditingkat regional. Dibawah kepemimpinan Bupati H. Haerul Warisin, Gumi Patuh Karya sukses menyabet penghargaan sebagai Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Nusa Tenggara dan Maluku untuk kategori bergengsi: Creative Financing (Inovasi Pembiayaan).
Dalam ajang apresiasi yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Senggigi, Selasa (19/05/2026), Lombok Timur berhasil mengunci posisi Peringkat ke-2, mengungguli Kabupaten Halmahera Selatan dari Provinsi Maluku Utara yang harus puas diposisi ketiga.
Sementara itu, posisi puncak dikategori ini diamankan oleh tetangga dekat, Kabupaten Lombok Barat. Dominasi Nusa Tenggara Barat (NTB) makin mempertegas taringnya setelah Kota Mataram dan Provinsi NTB juga sukses menyapu bersih gelar juara disub-kategori masing-masing.
Prestasi ini bukan sekadar piagam diatas kertas. Atas keberhasilan menduduki peringkat kedua, Lombok Timur berhak memboyong dana insentif fiskal segar sebesar Rp 2 miliar langsung dari pemerintah pusat.
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan dana insentif ini merupakan suntikan amunisi baru untuk memperkuat ruang fiskal daerah. Sifatnya pun sangat fleksibel.
“Tujuan kita memberikan apresiasi prestasi sekaligus tambahan insentif fiskal. Karena itu, bukan untuk pribadi. Itu digunakan untuk APBD dan bisa digunakan kepala daerah untuk pos mana saja, termasuk BTT (Belanja Tidak Terduga),”tegas Tito Karnavian dalam sambutannya.
Penghargaan kategori Creative Financing ini terbilang berat karena menguliti kemampuan daerah dalam memutar otak mencari alternatif pendanaan pembangunan diluar ketergantungan dana transfer pusat.
Lombok Timur dinilai sangat agresif dan cerdik dalam, optimalisasi Pendapatan, melalui terobosan inovasi pajak dan retribusi daerah yang berbasis digitalisasi.
Kemandirian Ekonomi, Pengelolaan BUMD yang makin sehat serta efektivitas pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan aset/barang milik daerah.
Sinergi Non-APBD: Kemampuan memobilisasi dana CSR serta kelihaian menjalin kerja sama dengan badan usaha melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPDBU).
Clean Governance: Konsistensi dalam tata kelola keuangan yang dibuktikan lewat opini LKPD yang kokoh. Tantangan Berikutnya, Indeks Inflasi hingga Stunting.
Apresiasi ini menjadi modal kuat bagi Lombok Timur untuk menatap tantangan yang lebih besar. Mendagri memberi sinyal ke depan, Kemendagri akan menyusun indeks performa daerah yang jauh lebih ketat, mencakup kemampuan pengendalian inflasi, penekanan angka pengangguran, penanggulangan kemiskinan, hingga penurunan angka stunting.
Dengan dana segar Rp 2 miliar ditangan dan reputasi sebagai daerah inovatif, Lombok Timur kini punya modal lebih dari cukup untuk membuktikan pembangunan lokal tidak harus loyo meski ditengah keterbatasan anggaran nasional.
(Orik / 002)
