LCN – Lombok Timur,– NTB, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) sekaligus Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi NTB, H. Indah Dhamayanti, memberikan teguran keras terhadap pola penanganan stunting yang selama ini dinilai terlalu terjebak dalam angka-angka makro dan acara seremonial semata.
Hal tersebut ditegaskan Wagub saat me-launching Kegiatan Intervensi Serentak Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2026 yang dipusatkan dihalaman Kantor Desa Lendang Nangka Utara, Kamis (02/07/2026).
Wagub menyayangkan langkah konkret ditingkat keluarga seringkali terlupakan. Padahal, kunci utama memutus rantai stunting berada pada kesiapan fisik dan mental pasangan muda sebelum memasuki jenjang pernikahan.
“Kita terlalu fokus pada target angka makro, sementara langkah mendasar ditingkat keluarga justru belum terlaksana. Saya meminta para kepala Desa tahu pasti kondisi warganya, mulai dari umur, berat badan, hingga lingkar lengan para calon ibu,”tegas Wagub dihadapan para pejabat dan perangkat Desa yang hadir.
Wagub tidak menampik PR besar masih membentang di NTB. Saat ini, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara masih berada dizona merah kasus stunting.
Guna mengentaskan masalah ini, komitmen bersama dan kerja nyata seluruh OPD, camat, hingga kepala desa mutlak diperlukan demi menyesuaikan tupoksi masing-masing.
Uniknya, penanganan stunting kali ini tidak hanya melulu soal pemenuhan gizi. Wagub juga menyoroti pentingnya aksesibilitas wilayah. Ia mencatat infrastruktur vital, seperti jalan menuju Desa-Desa pelosok, masih memerlukan banyak perbaikan untuk menunjang kesejahteraan dan distribusi bantuan kepada masyarakat.
Disisi lain, Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, menyambut optimis gerakan intervensi serentak ini. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja sepanjang tahun 2023 hingga 2025, Lombok Timur sebenarnya menunjukkan tren perkembangan yang positif dan berada dijalur yang benar (on the right track).
Untuk mempercepat keluar dari zona merah, Pemda Lotim kini mengandalkan pendampingan khusus dari Pemerintah Pusat dan Bank Dunia. Senjatanya adalah implementasi aplikasi terintegrasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Melalui aplikasi ini, tiga sumber data yang masuk akan dikompilasi menjadi satu tunggal. Hasilnya, pemerintah daerah bisa melakukan intervensi stunting secara jauh lebih terarah, presisi dan tepat sasaran,”ungkap Edwin.
Senada dengan hal tersebut, Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj. Sinta Agathia Iqbal, menjelaskan bahwa konsep intervensi serentak ini akan menggerakkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari level kabupaten hingga kader posyandu ditingkat Desa secara bersamaan.
“Ini bukan sekadar masalah internal Pemprov, Pemkab Lombok Timur saja, melainkan tanggung jawab kolektif untuk mewujudkan generasi NTB, yang lebih berkualitas,”kata Sinta.
Acara peluncuran ini juga dihadiri oleh perwakilan BKKBN, Forkopimcam, tokoh wanita, tokoh pemuda, pendamping Desa, serta ratusan kader posyandu. Sebagai wujud kepedulian sosial yang nyata, agenda ini juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan kursi roda untuk anak-anak difabel diwilayah setempat.
(Orik / 002)
