LCN – Lombok Timur, – NTB, Perang melawan pernikahan dini dan ancaman stunting di Kabupaten Lombok Timur terus digelorakan. Bukan sekadar imbauan diatas kertas, langkah nyata itu dibuktikan lewat guyuran bantuan pendidikan dan penguatan infrastruktur sekolah yang menyasar dua wilayah sekaligus, Senin (03/08/2026).
Kehadiran Wakil Ketua DPR RI Hj. Sari Yuliati bersama Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya di SDN 3 Selagik (Kecamatan Terara) dan SDN 1 Kotaraja (Kecamatan Sikur) menjadi amunisi segar bagi dunia pendidikan Bumi Patuh Karya.
Tak tanggung-tanggung, sebanyak 520 siswa resmi mengantongi bantuan Program Indonesia Pintar (PIP), terdiri dari 243 murid di SDN 3 Selagik dan 277 murid di SDN 1 Kotaraja. Tak hanya membawa beasiswa, pimpinan parlemen pusat ini juga menyerahkan bantuan sarana-prasarana sebesar Rp100 juta untuk masing-masing sekolah, serta berkomitmen mengawal dana revitalisasi gedung melalui APBN.
Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, menegaskan PIP bukan sekadar penopang finansial keluarga, melainkan benteng penyelamat masa depan anak dari jebakan pernikahan anak dibawah umur.
“Pendidikan adalah investasi terbaik untuk membangun masa depan. Kami minta para orang tua dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membentengi anak-anak kita dari perkawinan anak,”cetus Wabup Edwin tegas dihadapan para wali murid.
Wabup menyingkap fakta pahit bahwa pernikahan dini berbanding lurus dengan tingginya kasus stunting, sebuah pekerjaan rumah besar yang kini tengah digempur habis-habisan oleh Pemkab Lombok Timur.
Senada dengan Wabup, Wakil Ketua DPR RI Hj. Sari Yuliati menekankan pentingnya menjaga modal manusia (human capital) sejak dari bangku sekolah dasar agar cita-cita Indonesia Emas 2045 tak sekadar slogan.
“Jangan sampai ada lagi anak-anak kita di Lombok Timur yang putus sekolah hanya karena terkendala biaya. Memajukan pendidikan bukan hanya tugas pemerintah pusat, ini tanggung jawab kita bersama,”ujar Sari.
Program PIP disiapkan sebagai jaminan sosial pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin atau rentan miskin, baik dijalur formal (SD hingga SMA/SMK) maupun nonformal (Paket A hingga C), guna merangkul kembali anak-anak yang sempat terancam putus sekolah.
Aksi nyata didua kecamatan ini turut dihadiri barisan pejabat kunci dan tokoh penting daerah, antara lain:
Ketua DPRD Provinsi NTB, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur. Kepala UPTD Pendidikan setempat
Tokoh masyarakat dan jajaran pendidik. Kolaborasi konkret antara parlemen pusat, Pemkab dan tokoh daerah ini mempertegas komitmen bersama, tidak ada lagi anak Lombok Timur yang tertinggal dalam meraih mimpi dibangku sekolah,”ujarnya.
(Orik / 002)
