LCN – Lombok Timur – NTB, Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur menjadi sorotan tajam. Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Lombok Timur menilai, hingga pertengahan tahun 2025, fungsi legislasi wakil rakyat masih jauh dari optimal. Buktinya, jumlah Peraturan Daerah (Perda) yang berhasil disahkan sangat minim, Sabtu 28/06/2025).
Irwan Hidayat, Ketua PDPM Lombok Timur, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia menyayangkan rendahnya produktivitas legislasi yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam melahirkan regulasi daerah yang progresif dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Kinerja DPRD dalam membentuk perda masih sangat lemah. Padahal ini adalah tugas utama mereka sebagai lembaga legislatif. Tanpa perda, arah pembangunan daerah bisa bias dan tidak punya dasar hukum yang kuat, “tegas Irwan.
Menurut Pemuda Muhammadiyah, minimnya Perda yang disahkan menunjukkan lemahnya komitmen DPRD terhadap tanggung jawab mereka sebagai wakil rakyat, khususnya dalam menyelesaikan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Masyarakat, kata Irwan, kini menanti kehadiran perda-perda yang menyentuh persoalan riil seperti pendidikan, perlindungan anak, ekonomi kerakyatan, dan pengelolaan lingkungan hidup.
“Jangan sampai DPRD hanya sibuk dengan agenda rapat dan kunjungan luar daerah, sementara fungsi legislasi diabaikan. Ini menyangkut kepentingan jangka panjang daerah,”imbuhnya.
PDPM Lombok Timur pun mendesak agar DPRD segera melakukan evaluasi internal dan mempercepat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang sudah masuk dalam Propemperda 2025.
Tak hanya itu, Pemuda Muhammadiyah juga mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk terus mengawasi dan mengkritisi kinerja wakil rakyat secara konstruktif, demi kemajuan daerah,”tandasnya.
(Orik / LCN)
