LCN – Lombok Timur, — NTB, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kembali membuktikan taringnya dalam sektor tata kelola keuangan. Dibawah kepemimpinan Bupati H. Haerul Warisin, Bumi Gora ini sukses mempertahankan predikat prestisius Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan NTB, Suparwadi, kepada Bupati Haerul Warisin yang didampingi Ketua DPRD Lombok Timur, Muhammad Yusri, di Auditorium Djoko Kirmanto, Mataram, Senin (25/05/2026).
“Merespons capaian ini, Bupati Haerul Warisin menegaskan opini WTP bukan sekadar label, melainkan cerminan kerja keras kolektif. Ia menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan legislatif yang terus menjaga ritme transparansi.
“Opini WTP ini tidak lepas dari kerja keras dan sinergisitas seluruh OPD, dukungan DPRD, serta koordinasi dan pengawasan ketat dari BPK. Ke depan, ini akan tetap menjadi tolok ukur utama kinerja Pemda,”tegas Bupati.
Bupati juga menggarisbawahi komitmennya untuk mendorong birokrasi yang bersih, efektif dan berorientasi penuh pada kepentingan publik. Menanggapi catatan BPK, ia langsung menginstruksikan jajarannya untuk bergerak cepat.
“Kami minta seluruh rekomendasi BPK segera diselesaikan tepat waktu tanpa menunda-nunda,”ujarnya matang.
Disisi lain, prosesi penyerahan ini juga diwarnai “warning” penting dari pihak auditor. Kepala BPK RI Perwakilan NTB, Suparwadi, mengingatkan bahwa opini WTP adalah pernyataan profesional terkait kewajaran penyajian laporan secara material, namun bukan sebuah “tameng” mutlak.
“Opini BPK merupakan pernyataan profesional mengenai kewajaran laporan keuangan, namun bukan jaminan tidak adanya penyimpangan dikemudian hari,”cetus Suparwadi mengingatkan.
Suparwadi membeberkan, LHP yang diserahkan terbagi dalam dua instrumen krusial. Buku I memuat opini atas laporan keuangan, sementara Buku II menguliti hasil pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta tingkat kepatuhan terhadap regulasi.
Ia juga menyoroti rapor merah terinfeksi yang masih membayangi sejumlah pemda di NTB, mulai dari rembesnya kesalahan penganggaran, semrawutnya tata kelola aset, hingga manajemen BLUD, BUMD dan pendapatan daerah yang belum optimal.
Keberhasilan Lombok Timur mengamankan WTP ini disaksikan langsung oleh jajaran elite daerah, termasuk Ketua DPRD Lombok Timur Muhammad Yusri, unsur Forkopimda NTB, serta jajaran Kepala Daerah se-Provinsi NTB. Dengan hasil ini, Lombok Timur sukses menjaga tren positif akuntabilitas publik dan siap tancap gas mengawal anggaran pro-rakyat diperiode berikutnya,”tandasnya.
(Orik / 002)
