LCN – Lombok, – NTB, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) kini tengah bertarung dilevel nasional. Bukan sekadar soal administrasi, Lombok Timur sedang berjuang masuk dalam jajaran 30 daerah elit di Indonesia untuk mengamankan program hibah bergengsi dari Bank Dunia, Local Service Delivery Improvement Project (LSDP).
Program ini bukan sekadar bantuan biasa; ini adalah tiket emas untuk merombak total sistem pengelolaan sampah kuno menjadi industri modern yang menghasilkan nilai ekonomi dan energi terbarukan.Bukan Lagi Sekadar Tumpukan, Tapi Sumber Energi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, menegaskan bahwa keseriusan Pemda bukan main-main. Lahan seluas 2 hektar dari total 15 hektar TPA telah dikunci khusus untuk membangun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang terintegrasi.
“Kita ingin sampah tidak lagi menumpuk dan menjadi bau, tapi diolah menjadi produk bernilai ekonomi, bahkan menjadi energi terbarukan seperti listrik,”tegas Sekda saat ditemui diruang kerjanya, Senin (11/05/2026).
Langkah agresif ini juga disebut sebagai respons cepat pemerintah terhadap kegelisahan elemen mahasiswa (BEM Lotim) yang sebelumnya menyuarakan kondisi “darurat sampah”.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lotim, H. Pathurrahman, mengungkapkan seluruh “senjata” berupa dokumen perencanaan (RPJMD hingga Masterplan Persampahan) sudah berada ditangan pemerintah pusat.
Kini, tim DLH tengah berpacu dengan waktu untuk menyempurnakan detail teknis sebelum memasuki fase paling krusial. Verifikasi Lapangan pada Juni mendatang.
“Paradigma kita harus berubah. Hanya residu akhir yang sampai ke TPA. Sisanya? Harus jadi kompos atau barang bernilai ekonomi lainnya,”ujar Pathurrahman optimis. LPG Tetap dalam Pantauan Radar.
Meski fokus pada revolusi sampah, Sekda memastikan urusan dapur rakyat tidak terabaikan. Ditengah perjuangan LSDP, Pemda tetap memperketat pengawasan distribusi LPG agar tidak terjadi kelangkaan atau pengisian yang menyimpang dari wilayah distribusi.
“Isu sampah kita kawal, stabilitas LPG juga tetap jadi prioritas utama. Kita pastikan kebutuhan dasar masyarakat aman,”tutup Sekda.
Jika verifikasi Juni nanti mulus, penandatanganan kerja sama dijadwalkan akan terlaksana pada November 2026, menandai era baru Lombok Timur sebagai daerah pionir pengelolaan sampah modern di Indonesia,”tandasnya.
(Orik / 002)
