LCN – Mataram, Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan program Sensus Ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berkolaborasi dengan jajaran pemerintah daerah. Langkah awal ini ditandai dengan menggelar kegiatan Sosialisasi dan Ngisi bareng “Ngibar” kuesioner sensus yang bertempat di Aula Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR PKP) Provinsi NTB, Mataram, Jumat (22/05/2026).
Kepala Dinas PUPR PKP Provinsi NTB, Lalu Kusuma Wijaya, S.T., M.T., menyatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan ini menjadi Langkah awal untuk mendukung dan mensukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026.
Dalam kegiatan tersebut, Dinas PUPR PKP menghadirkan para mitra kerja strategis dibidang jasa konstruksi, yang mencakup para kontraktor dan konsultan, sebagai objek sensus.
“Harapan kami, melalui pengisian kuesioner ini, para mitra kerja dijasa konstruksi dapat memberikan input data serta informasi yang akurat terkait dengan kondisi usaha mereka, “ujarnya.
Ia menambahkan keterlibatan aktif ini merupakan komitmen nyata dari Dinas PUPR PKP untuk menyukseskan program nasional yang telah dicanangkan pemerintah tersebut.
Rangkaian kegiatan “Ngibar” ini dijadwalkan berlangsung cukup panjang, mulai dari bulan Mei hingga Agustus 2026. Setelah diawali oleh Dinas PUPR PKP, pelaksanaan pengisian sensus ekonomi ini nantinya akan dilanjutkan secara bertahap kepada seluruh mitra kerja lainnya serta menyasar OPD-OPD lain dilingkungan Pemerintah Provinsi NTB.
Melalui pendekatan kolaboratif ini, output akhir dari Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu melahirkan basis data tunggal yang solid, yang akan menjadi kompas utama bagi perencanaan pembangunan NTB yang inklusif dan berkelanjutan untuk satu dekade ke depan.
Disebutkan, sektor konstruksi memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan daerah sehingga perlu didukung dengan data yang akurat dan berkualitas. Karena itu, Dinas PUPR-PKP NTB secara khusus mengundang pelaku usaha konstruksi untuk hadir dan mengikuti pengisian data Sensus Ekonomi 2026 bersama BPS.
“Kami percaya data yang baik lahir dari kolaborasi yang baik,”ucap pejabat eselon II yang dikenal humble ini.
Dijelaskan pula, bahwa konsep Ngibar memang sengaja dirancang agar pelaku usaha dapat memperoleh pendampingan langsung dalam suasana yang lebih komunikatif dan praktis. Dengan pola tersebut, proses pendataan tidak hanya menjadi lebih efektif, tetapi juga membangun kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya data bagi pembangunan daerah.
Melalui pendekatan kolaboratif ini, output akhir dari Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu melahirkan basis data tunggal yang solid, yang akan menjadi kompas utama bagi perencanaan pembangunan NTB yang inklusif dan berkelanjutan untuk satu dekade ke depan.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi NTB, Wahyudin, pada kesempatan tersebut menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan momentum penting untuk menghadirkan basis data ekonomi yang akurat dan mutakhir sebagai fondasi perencanaan pembangunan. Tahun 2026 ini menjadi Sensus Ekonomi kelima yang digelar Pemerintah.
“Data ekonomi yang lengkap akan menentukan kualitas kebijakan pembangunan ke depan. Karena itu, partisipasi pelaku usaha menjadi sangat penting agar pemerintah memiliki gambaran riil mengenai kondisi ekonomi daerah,”katanya.
Dijelaskan, pelaksanaan Ngibar memang dirancang BPS sebagai pendekatan kolaboratif agar proses pendataan menjadi lebih mudah, cepat, dan nyaman bagi pelaku usaha. Menurutnya, melalui mekanisme pengisian bersama seperti ini, pelaku usaha tidak dibiarkan mengisi sendiri tanpa pendampingan, tetapi dibantu langsung hingga proses submit selesai dilakukan.
“Ngisi Bareng ini menjadi ruang kolaborasi antara BPS, pemerintah daerah, dan pelaku usaha. Kami ingin memastikan setiap usaha dapat terdata dengan baik dan pelaku usaha merasa terbantu selama proses pengisian,” ucap pria yang identik dengan kumis khas ini.
Dalam pelaksanaan Ngibar ini, peserta terlebih dahulu menerima penjelasan mengenai tujuan dan manfaat Sensus Ekonomi 2026. Setelah itu, peserta diarahkan membuka tautan pendataan menggunakan perangkat masing-masing. Pelaku usaha kemudian mengisi informasi usaha secara bertahap, mulai dari identitas usaha, lokasi, aktivitas usaha, jumlah tenaga kerja, hingga informasi penunjang lainnya.
“Melalui pelaksanaan Ngibar ini, BPS Provinsi NTB berharap partisipasi pelaku usaha dalam Sensus Ekonomi 2026 terus meningkat. Dengan begitu, data ekonomi kita menjadi lebih akurat, lengkap, dan mampu menjadi dasar perumusan kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang tepat sasaran,” tutupnya.
(Orik / 002)
